31 Maret 2008
Oleh Efendi dan Novy Lumanauw

JAKARTA -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemungkinan mengajukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai calon tunggal gubernur Bank Indonesia.
Kemungkinan lain, Presiden mengajukan dua nama, yakni Sri Mulyani Indrawati dan Menko Perekonomian Boediono..Sumber Investor Daily menyebutkan, Presiden SBY memang sempat akan mencalonkan Boediono sebagai gubernur BI. Namun, Boediono tidak bersedia dicalonkan. "Akhirnya, Sri Mulyani yang dicalonkan untuk memimpin BI. sedangkan Boediono bakal merangkap jabatan menteri keuangan." ujar sumber itu di Jakarta, Senin (31/3) malam.

Mensesneg Hatta Rajasa ketika dikonfirmasikan mengatakan. Presiden akan mengajukan nama sesuai dengan yang diusulkan sejumlah tokoh dalam pertemuan di Kantor Kepresidenan, jumat. Saat itu, Presiden SBY menjaring masukan dari berbagai kalangan, termasuk pemimpin redaksi media massa.

"Jangan saya yang sebutkan. Anda bisa meraba-raba, yang pas untuk dicalonkan itu siapa," kata Hatta usai mendampingi Presiden SBY saat memberikan keterangan pers mengenai pencekalan film berjudul Fitria di Kantor Kepresidenan, Senin (31/3).

Para tokoh yang diundang secara eksplisit telah menyatakan kepada Presiden SBY mengenai figur yang paling layak menggantikan Gubernur BI Burhanuddin Abdullah. "Tapi, memang kita sudah bisa melihat. Presiden pada waktu mengundang para tokoh, mereka sudah menyampaikan figurnya," jelas Hatta.

Dalam pertemuan itu, nama Boediono dan Sri Mulyani merupakan sosok yang dijagokan untuk memimpin bank sentral. Sebagian dari tokoh itu menyarankan kepada Presiden SBY cukup mencalonkan satu orang. Sri Mulyani dinilai figur yang paling layak dan memenuhi kriteria Selain muda, Sri Mulyani relatif terbebas dari jejak rekam masa lalu yang kemungkinan bisa menyeret gubernur BI seperti dua pendahulunya.

Sri Mulyani Indrawati lahir di Tanjungkarang, Lampung, 26 Agustus 1962. Sebelum masuk ke jajaran pemerintahan. Sri Mulyani menjabat ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998. Presiden SBY memercayainya untuk menjabat menteri negara perencanaan pembangunan nasional/kepala Bappenas. Pada 5 Desember 2005, Sri Mulyani dipindahkan menjadi menteri keuangan menggantikan Jusuf Anwar. Pada awal Oktober 2002, Sri Mulyani terpilih menjadi executive director Dana Moneter Internasional (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara.

Sumber lain mengatakan, SBY (telah mengantungi empat nama kandidat, yakni Boediono,Sri Mulyani, Darmin Nasution (dirjen pajak), dan Hartadi A Sarwono (deputi gubernur BR). Dari empat kandidat tersebut, hingga kemarin malam. Presiden masih sibuk menyeleksinya dengan meminta masukan dari para menterinya.

Di sisi lain. Wakil Presiden Jusuf Kalla juga diketahui mengajukan mantan Dirut BNI Widigdo Sukarman sebagai calon gubernur BI. Ekonomi Standard Chartered Bank fauzi Ikhsan mengatakan, kapasitas Sri Mulyani sebagai calon gubernur BI sudah tepat. "Menurut saya Ibu Sri cukup pengalaman dan merupakan orang yang tepat untuk memegang jabatan gubernur BI," jelas dia.

Meski demikian, jika Sri yang naik, siapa yang akan menangani permasalahan APBN atau hal lain yang ditangani Departamen Keuangan (Depkeu). "Pasalnya, dia cukup mumpuni di Depkeu dan APBN kita itu sedang menghadapi imbas kenaikan harga minyak dunia," kata Fauzi.

Kalangan analis menilai pencalonan dua nama pejabat fiskal. Sri Mulyani dan Boediono, sebagai gubernur BI dapat menghambat target pertumbuhan okonomi sesuai rencana. "Kelihatan sudah mengerucut bahwa presiden akan memilih Pak Boediono, yang perlu diantisipasi adalah siapa pengganti beliau. Ini bisa menjadi masalah baru di tengah pemerintah menggerakkan ekonomi untuk mendukung strategi pro poor, pro joh, dan pw growlli" kata Ryan Kiryanto, ekonom BNI.

Posisi Boediono Menurut Ryan, Boediono memiliki resistensi paling minim. Jika Boediono menjadi calon kuat, Presiden harus menyiapkan orang yang mampu bekerja sama dengan kabinet secara efektif dan optimal hingga masa tugas kabinet berakhir.
Pengamat ekonomi Aviliani mengatakan, Sri Mulyani sudah tepat menjadi menteri keuangan. Hal itu terlihat dari pencapaian dan sosok Menkeu yang dibutuhkan. Boediono lebih unggul karena pernah menjadi orang BI dan mampu menangani masalah fiskal. Terkait kasus Boediono dengan BLBI, pemerintah harus menjelaskan dulu nama beliau, agar tidak menimbulkan persepsi macam-macam di pasar," kata dia.

Untuk calon pengganti menko, menurut Aviliani, Presiden dapat mengangkat Raden Pardede, yang sempat dicalonkan sebagai gubernur BI. Namun, presiden perlu bernegosiasi dengan berbagai fraksi di DPR agar tidak menimbulkan penolakan yang kedua kali.

Iman Sugema dari Inter-Cafe merasa prihatin dengan rencana Presiden menggadaikan dua orang tangan kanannya yang jago di bidang ekonomi. Pasalnya, kedua sosok itu lebih dibutuhkan kabinet pada saat resesi dunia dan gonjang ganjing pasar modal. "Kalau mereka jadi calon dikhawatirkan akan mengganggu kinerja kabinet," jelas Iman.

Chief Economist Danareksa Research Institute Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, saat ini Departemen Keuangan sangat membutuhkan orang yang mampu menangani kebijakan fiskal. "Ibu Sri merupakan orang yang andal menangani masalah kebijakan fiskal. Kalau dia dicalonkan dan diangkat menjadi gubernur BI, sektor itu bisa terbengkalai dan pincang," jelas dia.

Purbaya menjelaskan, kemungkinan pencalonan Sri Mulyani adalah langkah politis agar tidak mengalami penolakan dari DPR. Sri Mulyani dan Boediono sama - sama memiliki pengalaman cukup baik.

Di tempat terpisah, Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan tidak menampik Presiden Yudhoyono akan mengirimkan nama Boediono ke DPR. Dia menilai, Boediono memiliki kemampuan di bidang moneter dan fiskal. Boediono pernah menjabat sebagai pembantu presiden beberapa kali. "Pekan ini, Presiden sudah memasukkan nama calon gubernur BI," kata dia.

Bila Presiden mencalonkan Boediono, Presiden Yudhoyono akan menempatkan ekonom berkualitas untuk menjabat menteri koordinator perekonomian. Menko Perekonomian tidak mungkin dijabat sekaligus Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Ketua DPR Agung Laksono menjelaskan, DPR tidak akan mempermasalahkan bila Presiden hanya mengiijukiin satu orang calon guhernur BI. Undang-Undang BI menyatakan presiden mengajukan maksimal tiga calon calon gubernur BI DPR. "Artinya, satu nama yang diajukim sudah dianggap sah secara hukum," jelas Agung.

Presiden SBY akan mengirim nama calon gubernur BI pada 5 April 2008. "Lebih cepat lebih baik," kata dia.

Sejumlah anggota DPR menilai, Boediono sangat pantas untuk menjadi gubernur BI menggantikan Burhanuddin Abdullah. "Kalau Boediono yang diajukan presiden, kemungkinan prosesnya di DPR tidak akan sulit, seperti calon yang diajukan presiden sebelumnya," kata Vera Febyanti, anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat.
Anggota Komisi XI dari Fraksi PAN Rizal Djalil menambahkan, sosok Boediono sangat tepat menjadi gubernur BI. Pengalaman dan kemampuannya menjadi menteri sejak 1998 sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan BI dalam situasi ekonomi dunia yang memburuk. "Sulit menemukan sosok yang sangat berpengalaman dan ahli seperti Boediono," kata dia.